Sebab menurutnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Tambahan sebesar Rp 50 miliar dan DBH Kurang Bayar sebesar Rp 68 miliar dari pemerintah pusat yang tidak disalurkan secara tunai ke Kas Daerah (Kasda) Pemda Empat Lawang, melainkan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp 85,856 miliar yang baru dapat dicairkan pada tahun 2024.
Lalu, pada tahun anggaran 2023, terdapat dana yang tidak terealisasi dari Pemprov Sumatera Selatan, seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, sebesar kurang lebih Rp 65 miliar.
“Dari total Rp 118 miliar DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar, sebesar Rp 85,856 miliar dijadikan TDF, dan sisa dana akan disesuaikan pada tahun 2024. Sementara untuk bantuan pemprov Sumsel akhirnya dibayar oleh pada tahun 2024 ini,” jelasnya.
Sehingga menurut Joncik, total asumsi penerimaan daerah tahun 2023 yang tidak mencapai target adalah sebesar Rp 183 miliar, terdiri dari, DBH Tambahan dan DBH Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat: Rp 118 miliar, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemprov Sumatera Selatan: Rp 65 miliar.
Dengan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp 183 miliar, selisih defisit anggaran yang masih harus ditutupi adalah Rp 44 miliar (Rp 227 miliar – Rp 183 miliar) dan Defisit 44 M tersebut disebabkan target PAD pada tahun 2023 tdk tercapai” Jelasnya
Joncik juga menegaskan, bahwa bukan hanya Kabupaten Empat Lawang, tetapi juga banyak pemda yang juga bernasib sama, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi paskacovid 19.
Artinya, Joncik mengklaim tidak ada masalah terkait di Kabupaten Empat Lawang di masa kepemimpinannya, yang dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK RI.
“Yang dikritik itu Hasil Laporan Keuangan yang sudah di audit BPK jika bermasalah maka tidak mungkin BPK Berani mengeluarkan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk Kabupaten Empat Lawang,” ungkap Ketua KAHMI Sumsel ini.
Sebelum ini diberitakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Pemkab Empat Lawang tengah menghadapi persoalan serius mengenai keuangan daerah. Pasalnya dalam Laporan Keuangan Tahun 2023, APBD Pemkab Empat Lawang mengalami defisit riil sebesar Rp227.775.529.733.
Jumlah tersebut melebihi dari batas maksimal defisit seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 194/PMK.02/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pembayaran Utang Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin sudah menjawab hal ini dengan mengungkap penyebab sampai upaya mengatasi kondisi tersebut.
Diantaranya, melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan realisasi DBH tahun 2023. “Di awal tahun ini, kami juga melakukan rasionalisasi anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Fitra Sumsel, Nunik Handayani mengatakan penjelasan Joncik Muhammad terkait penyebab defisit keuangan Pemkab Empat Lawang hingga Rp277 miliar merupakan kurangnya kecakapan pemda dalam mengelola keuangan.
Dia menilai setiap daerah memiliki karakter pemimpin yang berbeda-beda. “Apapun penjelasannya terkait temuan BPK RI tersebut, intinya tetap tekor dan terjadinya defisit. Jadi apa bedanya?,” jelasnya.
Menurut Nunik ada tiga kemungkinan PAD di Pemkab Empat Lawang tidak teralisasi. Pertama terjadi kebocoran pada proses pengelolaan pajak dan retribusi. Kedua, kurang maksimalnya pemda dalam penggalian PAD dan terlalu tinggi menentukan target PAD tanpa melihat kotensi dan kemampuan daerah.
“Dari tiga indikator tersebut yang mana menyebabkan terjadi defisit anggaran di Kabupaten Empat Lawang?. Apapun penjelasannya tetap sama saja intinya defisit,” tegasnya.
