MabesNews.com.Jakarta, – Ketua DPP Harian PARTAI RAKYAT OPPOSISI, BiLung Silaen, menegaskan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada perubahan berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi dituduh mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan para oligarki serta keluarga dan kroni-kroni Orde Baru, yang kini muncul kembali dalam bentuk New Orde Baru.
BiLung Silaen menyatakan bahwa rezim Jokowi telah mencatat sejarah buruk bagi bangsa dengan merusak Pemilu 2024 yang cacat hukum dan moral serta mengganggu konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, rakyat masih merasakan penderitaan dengan harga sembako yang tinggi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, meningkatnya PHK, turunnya mutu pendidikan, kurangnya gizi ibu hamil dan balita, sulitnya akses kesehatan, penggusuran, dan perampasan tanah rakyat di berbagai daerah.
“Jokowi harus bertanggung jawab atas kejahatan politik dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Presiden. Dia harus ditangkap dan diadili sekarang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya,” ujar BiLung Silaen.
PARTAI RAKYAT OPPOSISI menegaskan akan tetap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan persoalan-persoalan rakyat. Partai ini akan segera mendeklarasikan keberadaannya, yang terdiri dari kumpulan aktivis senior, pakar hukum, pakar ekonomi, pakar politik, purnawirawan, aktivis muda, budayawan, buruh, tani, mahasiswa, pemuda, komunitas kaum miskin kota, dan aktivis perempuan Indonesia. Mereka berkomitmen untuk konsisten di garis perjuangan rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
BiLung Silaen juga menyerukan kepada partai-partai pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Amin untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menolak pertanggungjawaban Jokowi pada akhir jabatannya. “Ini adalah uji materi bagi partai-partai pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Amin di parlemen sebagai wakil-wakil rakyat,” tegasnya.(**)
Penulis:Biloenk
